Bogor.buserinfo.com. Mengungkap dugaan kasus serius yang melanda Desa Rancabungur: ketidakhadiran berkepanjangan Kepala Desa (Kades) Saepudin di kantor Desa menjadi krisis kepercayaan publik, yang berdampak luas terhadap pelayanan publik di Desa tersebut.
Bukan sekedar jarang hadir, Kades Saepudin terkesan “menghilang” dan sulit dihubungi. Hal ini di rasakan oleh Tim awak media ketika ingin menemui Kades di kantor desa selama lebih dari sepuluh kali kunjungan saat hari kerja selalu berakhir sia-sia. Lebih mengejutkan lagi, beliau menyatakan bahwa tidak memiliki nomor telepon pribadi.
Ketidakhadiran Kades Saepudin telah mengakibatkan lumpuhnya pelayanan publik di Desa Rancabungur, berbagai urusan penting warga tertunda dan masyarakat merasa terlantar, hak-hak mereka sebagai warga negara terabaikan.
Ketiadaan akses yang mudah kepada pemimpin Desa merupakan bentuk maladministrasi Pemerintahan, yang tidak dapat ditolerir. Kondisi ini bukan sekedar masalah administratif biasa, melainkan telah menimbulkan kerugian yang berdampak pada kehidupan warga sehari-hari.
Sumpah jabatan yang telah diucapkan Kades Saepudin menetapkan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang baik, adil, dan mudah diakses oleh warganya. Namun, kenyataannya berbanding terbalik. Ketidakhadiran beliau di kantor Desa dan pernyataan tentang ketiadaan nomor telepon merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan tersebut dan telah memperparah krisis kepercayaan publik.
Tim awak media mendesak Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan meminta pertanggungjawaban Kades Saepudin. Ketidakhadiran yang berkepanjangan ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung dan harus diselesaikan segera untuk memulihkan kepercayaan publik dan memberikan pelayanan Pemerintahan Desa yang optimal kepada masyarakat Desa Rancabungur. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap apakah di balik ketidakhadiran ini terdapat penyimpangan atau kepentingan lain yang merugikan masyarakat.
(Tim/Red)